Jakarta, 15 November 2026 – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah sepakat memberikan kesempatan kepada Partai Gerindra untuk mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan tersebut muncul setelah para pimpinan partai koalisi mengadakan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat. Zulhas menegaskan bahwa PAN tidak akan mengajukan kadernya sendiri untuk mengisi jabatan tersebut. Menurutnya, mayoritas pimpinan partai memiliki pandangan serupa dan memilih menyerahkan penentuan figur kepada Presiden Prabowo. Meski demikian, nama calon wakil presiden yang akan diajukan belum diputuskan secara resmi.
Zulhas menyampaikan pernyataan tersebut melalui rekaman video yang diterima media pada Minggu, 15 November 2026. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil presiden telah dilakukan dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo dan sejumlah ketua umum partai politik. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan partai menyampaikan pandangan mengenai mekanisme penentuan calon yang akan diusulkan. Zulhas mengatakan PAN sejak awal tidak memiliki rencana mengajukan kader untuk menduduki posisi wakil presiden. Sikap tersebut kemudian diikuti kecenderungan serupa dari hampir seluruh pimpinan partai koalisi. Mereka sepakat memberikan ruang kepada Gerindra sebagai partai asal Presiden Prabowo untuk menjadi sumber kandidat.
Presiden Prabowo memberikan waktu sekitar satu minggu kepada partai-partai koalisi untuk melakukan pembahasan internal sebelum menentukan nama yang akan diajukan. Zulhas menjelaskan bahwa partai pengusung, termasuk Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat, akan berunding untuk menyepakati satu figur. Hasil pembahasan tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari proses penentuan calon wakil presiden. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu nama yang memperoleh kesepakatan akhir dari seluruh partai. Karena itu, masyarakat diminta bersabar menunggu perkembangan pembicaraan politik dalam beberapa hari mendatang. Zulhas memperkirakan arah keputusan mengenai calon wakil presiden akan semakin jelas dalam waktu sekitar satu minggu.
Dalam penjelasannya, Zulhas juga menegaskan bahwa PAN menyerahkan keputusan akhir mengenai sosok calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, presiden perlu mendapatkan pendamping yang mampu membangun hubungan kerja secara baik dan memiliki keselarasan dalam menjalankan pemerintahan. PAN memilih tidak memaksakan nama tertentu karena menganggap keputusan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan kepemimpinan nasional. Zulhas menyatakan bahwa figur yang dipilih sebaiknya merupakan sosok yang mendapat persetujuan dan kepercayaan Presiden Prabowo. Sikap tersebut menunjukkan bahwa PAN lebih mengutamakan kesepakatan koalisi daripada mengajukan kandidat dari internal partainya. Meski demikian, pembahasan resmi tetap diperlukan sebelum nama calon disampaikan kepada lembaga negara yang berwenang.
Pernyataan Zulhas muncul ketika sejumlah pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah mulai menyampaikan dukungan kepada Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan terhadap Dasco antara lain datang dari pengurus partai di Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Mereka menyoroti pengalaman Dasco dalam kepengurusan partai serta tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Namun, dukungan dari pengurus daerah belum berarti Dasco telah ditetapkan sebagai calon resmi yang akan diajukan. Di sisi lain, Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan sikap menyerahkan penentuan kandidat kepada Presiden Prabowo. Partai Golkar turut menyatakan kesiapan mendukung keputusan yang nantinya diambil melalui pembahasan koalisi.
Proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisinya pada Kamis, 12 November 2026. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut wajib dilakukan paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong. Dengan demikian, pembahasan di antara partai-partai koalisi merupakan tahapan politik sebelum Presiden Prabowo mengajukan dua nama secara resmi kepada MPR. Kesepakatan internal koalisi tidak dengan sendirinya menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Keputusan akhir tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Zulhas berharap proses pembahasan calon wakil presiden dapat berlangsung melalui komunikasi yang baik antara Presiden Prabowo dan seluruh partai pendukung pemerintah. Ia menegaskan bahwa PAN akan menghormati keputusan mengenai figur yang nantinya dipilih untuk mendampingi presiden. Kesepakatan mayoritas pimpinan partai untuk tidak mengajukan kader masing-masing menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Meski nama-nama kandidat mulai bermunculan, keputusan resmi masih menunggu hasil perundingan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Publik kini menantikan siapa yang akan memperoleh dukungan koalisi dan diajukan melalui mekanisme konstitusi. Proses pengisian jabatan wakil presiden diharapkan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum agar kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.





