newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 13 November 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat gabungan pimpinan bersama perwakilan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc guna mempersiapkan tahapan pemilihan. Kedua tim tersebut direncanakan memiliki tugas berbeda, mulai dari pemeriksaan persyaratan calon hingga penyusunan dokumen kelembagaan. Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan tata tertib MPR. Meski demikian, rincian keputusan rapat serta status resmi pengunduran diri Gibran masih memerlukan konfirmasi dari lembaga terkait.
Rapat gabungan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat sekitar pukul 14.00 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran pada Kamis (12/11/2026). Menurut Muzani, pimpinan MPR memiliki waktu tiga hari sejak menerima surat pengunduran diri untuk menyelenggarakan rapat gabungan. Oleh karena itu, pembahasan langsung dilakukan pada hari kedua setelah surat diterima. Pertemuan dihadiri unsur pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta perwakilan kelompok DPD. Rapat dilaksanakan secara tertutup untuk membicarakan berbagai keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan pengisian jabatan wakil presiden.
Agenda pertama dalam rapat tersebut adalah menentukan waktu penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru. Penetapan jadwal dinilai penting karena akan menjadi acuan bagi seluruh tahapan berikutnya, termasuk pemeriksaan dokumen calon dan persiapan pemilihan. Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Meski demikian, pimpinan MPR menginginkan proses dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus menunggu batas waktu maksimal. Keinginan tersebut juga telah dibicarakan dalam konsultasi bersama pimpinan DPR, DPD, dan Presiden Prabowo Subianto. Percepatan diharapkan memberikan kepastian terhadap kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
Pembahasan kedua berkaitan dengan pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Sesuai mekanisme yang dijelaskan pimpinan MPR, presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan untuk menyampaikan nama kandidat beserta persyaratan administrasinya. Dua nama tersebut nantinya akan diproses melalui tahapan pemeriksaan sebelum mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna. Muzani menyatakan bahwa waktu pengiriman surat menjadi salah satu keputusan penting dalam rapat gabungan. Hingga pembahasan berlangsung, belum ada pengumuman resmi mengenai nama calon yang akan diajukan presiden. Karena itu, proses kelembagaan masih difokuskan pada penyusunan tahapan dan kelengkapan administrasi.
Agenda ketiga adalah pembentukan tim verifikasi yang bertanggung jawab memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden. Muzani menjelaskan bahwa tim tersebut beranggotakan sekitar lima persen dari jumlah keseluruhan anggota MPR atau sebanyak 36 orang. Seusai rapat, ia memastikan jumlah tersebut telah disepakati dan tim akan dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan MPR. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen serta persyaratan masing-masing kandidat yang diajukan presiden. Langkah ini diperlukan agar calon yang mengikuti pemilihan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tim verifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban administratif sebelum MPR melanjutkan proses ke sidang paripurna.
Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga memutuskan pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR dan melibatkan unsur fraksi-fraksi serta kelompok DPD. Berbeda dengan tim verifikasi, tim ad hoc bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang nantinya terpilih. Penyusunan dokumen tersebut merupakan bagian dari persiapan kelembagaan agar hasil pemilihan dapat ditetapkan secara resmi. Pembagian tugas antara kedua tim diharapkan memperjelas tanggung jawab masing-masing selama proses berlangsung. Dengan demikian, pemeriksaan calon dan penyusunan ketetapan dapat dilakukan secara terarah sesuai tahapan yang ditetapkan MPR.
Pembentukan kedua tim menjadi langkah lanjutan setelah MPR menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi MPR dalam mempersiapkan proses pemilihan. Muzani menegaskan bahwa lembaganya berupaya menjalankan seluruh tahapan secepat mungkin dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku. Setelah tim verifikasi dan tim ad hoc dibentuk, perhatian selanjutnya tertuju pada pengajuan dua nama calon dari Presiden Prabowo. Proses tersebut akan menentukan kelanjutan agenda pemilihan dan pengangkatan wakil presiden baru melalui sidang paripurna MPR.
