newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 14 November 2026 – Partai Gerindra DKI Jakarta menekankan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan dalam rencana penambahan sekolah swasta gratis di ibu kota. Kebijakan tersebut dinilai perlu dirancang secara matang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh peserta didik dari berbagai wilayah, khususnya keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Perluasan program pendidikan gratis di sekolah swasta menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan akses pendidikan di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi lembaga pendidikan di setiap wilayah. Gerindra DKI mengingatkan bahwa pemerataan kesempatan belajar menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.
Rencana penambahan sekolah swasta gratis berkaitan dengan kebutuhan menyediakan lebih banyak pilihan pendidikan bagi anak-anak Jakarta. Tidak semua calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri karena jumlah pendaftar dan kapasitas ruang kelas yang berbeda di setiap kawasan. Kondisi tersebut membuat sebagian keluarga harus mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif, meskipun biaya pendidikan sering menjadi kendala. Kehadiran program sekolah swasta gratis diharapkan mampu mengurangi beban tersebut sekaligus memperluas kesempatan anak memperoleh layanan pendidikan. Meski demikian, penambahan jumlah sekolah peserta program perlu dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang jelas. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi juga menjangkau wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Gerindra DKI menilai prinsip keadilan perlu diterapkan sejak proses penentuan sekolah hingga pemilihan peserta didik yang memperoleh manfaat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan memiliki kriteria yang transparan agar masyarakat memahami dasar penetapan sekolah swasta yang dilibatkan. Selain mempertimbangkan kesiapan fasilitas, pemerintah juga perlu memperhatikan persebaran sekolah dan kondisi ekonomi keluarga calon peserta didik. Wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan membutuhkan perhatian agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan program. Pendekatan tersebut penting untuk mencegah kesenjangan antara kawasan yang memiliki banyak pilihan sekolah dan daerah dengan fasilitas pendidikan lebih terbatas. Pemerataan menjadi semakin penting apabila anggaran yang tersedia belum memungkinkan seluruh sekolah swasta langsung mengikuti program.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Yudha Permana, menyatakan dukungannya terhadap penambahan sekolah swasta gratis yang telah menjadi perhatian legislatif dalam pembahasan anggaran pendidikan. Ia menekankan bahwa sekolah penerima program harus tersebar secara adil, khususnya di kecamatan dan kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri atau jumlahnya masih terbatas. Menurut Yudha, DPRD telah berupaya mendorong penambahan sekolah melalui pembahasan rancangan anggaran daerah. Ia juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan melakukan kajian dan seleksi secara menyeluruh sebelum menentukan sekolah yang berhak mengikuti program. Langkah tersebut diperlukan agar anggaran pendidikan benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Selain pemerataan, Yudha menyoroti persoalan penyerapan anggaran sekolah swasta gratis. Ia mengungkapkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA sekitar Rp28 miliar pada APBD 2026 yang berkaitan dengan program tersebut. Menurutnya, dana sebesar itu berpotensi digunakan untuk membiayai sekitar delapan hingga sepuluh sekolah swasta gratis tambahan. Karena itu, ia meminta perencanaan dan pemilihan sekolah diperbaiki agar dana yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan sekolah yang dipilih memiliki kesiapan administratif, fasilitas pembelajaran, serta kemampuan menjalankan program sesuai ketentuan. Pengawasan penggunaan anggaran menjadi penting agar perluasan pendidikan gratis tidak terhambat persoalan teknis.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan rencana penambahan 100 sekolah swasta gratis yang ditargetkan mulai tahun ajaran baru Juli 2027. Pemerintah provinsi menyebut perluasan tersebut dapat membawa jumlah sekolah dalam program menjadi 253, dengan peluang melibatkan madrasah dan pondok pesantren. Dalam pembahasan DPRD, tambahan 100 sekolah juga mencakup usulan 60 sekolah swasta umum, 20 sekolah luar biasa, dan 20 madrasah. Perbedaan tahapan penghitungan dan target perlu diselaraskan melalui pembahasan anggaran agar pelaksanaannya memiliki kepastian. Gerindra DKI berharap penambahan sekolah tidak hanya meningkatkan jumlah lembaga peserta, tetapi juga memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini kesulitan memperoleh tempat di sekolah negeri. Prinsip keadilan, pemerataan wilayah, dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi perhatian utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.
