Jakarta, 6 Juli 2025 – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan pejabat sebelumnya melalui keputusan presiden yang diumumkan awal pekan ini. Pengangkatan ini menjadi bagian dari penyegaran kepemimpinan di institusi strategis negara dalam bidang perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat transformasi sistem jaminan sosial nasional, terutama dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal dan digital.
🧑💼 Siapa Pramudya Iriawan Buntoro?
Pramudya Iriawan dikenal sebagai birokrat teknokratik dengan latar belakang manajemen dan keuangan publik. Sebelum menjabat sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan, ia pernah menempati posisi penting di Kementerian Keuangan dan Deputi bidang Kebijakan Sosial Ekonomi di Kemenko PMK.
Dengan rekam jejak panjang dalam reformasi fiskal dan perancangan kebijakan perlindungan sosial, pengangkatannya dianggap strategis untuk menghadapi tantangan zaman baru, termasuk disrupsi teknologi dan dunia kerja pasca-pandemi.
“Beliau memiliki visi inklusif dan pemahaman kuat akan ekosistem ketenagakerjaan nasional,” ujar Menteri Ketenagakerjaan dalam konferensi pers.
📈 Misi Besar: Meningkatkan Cakupan, Efisiensi, dan Transparansi
Dalam pidato perdananya sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya menyampaikan tiga prioritas utama:
-
Memperluas cakupan perlindungan pekerja sektor informal, termasuk ojek online, pekerja kreatif digital, dan pelaku UMKM.
-
Digitalisasi sistem layanan dan kepesertaan, agar lebih efisien, responsif, dan terintegrasi dengan data Dukcapil dan perpajakan.
-
Memperkuat tata kelola dana jaminan sosial secara transparan dan akuntabel, seiring nilai kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menyentuh Rp 700 triliun.
“Kita harus membangun BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang tidak hanya kuat secara keuangan, tetapi juga dipercaya dan dekat dengan rakyat,” ujar Pramudya.
⚖️ Tantangan dan Harapan di Era Prabowo-Gibran
Beberapa tantangan yang kini dihadapi BPJS Ketenagakerjaan antara lain:
-
Rendahnya kepesertaan pekerja informal: Hanya sekitar 30% dari total pekerja nonformal yang terdaftar hingga 2024.
-
Kesenjangan informasi dan akses layanan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
-
Kebutuhan harmonisasi regulasi antar kementerian dan pengawasan independen atas investasi dana jaminan sosial.
Pemerintah menargetkan 40 juta peserta aktif dari sektor informal pada akhir 2026, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
📌 Kesimpulan: Kepemimpinan Baru, Harapan Baru bagi Perlindungan Sosial Pekerja
Penunjukan Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan merupakan sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo bahwa penguatan jaminan sosial adalah prioritas nasional. Dengan kepemimpinan yang dianggap teknokratis dan adaptif terhadap era digital, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjadi tumpuan baru perlindungan pekerja di tengah transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia.
“Kami tidak akan membiarkan satu pekerja pun merasa tak terlindungi di negeri ini,” tegas Pramudya.
