Yogyakarta, 31 Juli 2026 – Rencana menjadikan kawasan Malioboro sebagai area full pedestrian selama 24 jam mendapat perhatian dari para pelaku transportasi tradisional, termasuk pengemudi becak motor atau bentor. Para sopir berharap kebijakan penataan kawasan tersebut tetap memberikan ruang bagi mereka untuk beroperasi dan mencari penumpang. Malioboro selama ini bukan hanya menjadi pusat wisata Yogyakarta, tetapi juga menjadi tempat bergantungnya berbagai kelompok pekerja, mulai dari pengemudi transportasi lokal hingga pedagang dan pelaku usaha. Perubahan pola lalu lintas karena penerapan kawasan khusus pejalan kaki dinilai dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi mereka. Karena itu, pengemudi bentor berharap pemerintah mempertimbangkan skema yang menjaga kenyamanan wisatawan tanpa menghilangkan mata pencaharian masyarakat.
Konsep full pedestrian diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih luas, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan yang berjalan kaki di sepanjang Malioboro. Pengurangan kendaraan dapat membantu mengurangi konflik antara pejalan kaki dan lalu lintas sekaligus memperkuat karakter kawasan sebagai destinasi wisata. Ruang jalan juga dapat ditata untuk mendukung aktivitas budaya, fasilitas publik, dan kegiatan masyarakat. Namun, penerapan selama 24 jam membutuhkan perubahan besar terhadap pola mobilitas yang selama ini berlangsung. Akses kendaraan, titik naik-turun penumpang, distribusi barang, hingga transportasi tradisional perlu diatur secara terintegrasi.
Bagi pengemudi bentor, Malioboro memiliki nilai ekonomi karena tingginya jumlah wisatawan yang membutuhkan transportasi untuk berkeliling kawasan pusat kota. Bentor tidak hanya berfungsi sebagai sarana perjalanan, tetapi juga telah menjadi bagian dari pengalaman wisata bagi sebagian pengunjung. Pengemudi biasanya mengantarkan wisatawan menuju destinasi, tempat kuliner, pusat oleh-oleh, maupun kawasan bersejarah di sekitar Malioboro. Apabila akses kendaraan ditutup sepenuhnya tanpa lokasi operasi alternatif, pengemudi khawatir kehilangan titik utama untuk mendapatkan penumpang. Mereka karena itu meminta adanya pengaturan yang tetap memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung.
Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah menyediakan titik khusus bagi transportasi tradisional di sekitar batas kawasan pedestrian. Wisatawan dapat berjalan di koridor utama Malioboro kemudian menggunakan bentor dari titik yang telah ditentukan untuk melanjutkan perjalanan. Pengaturan seperti ini dapat menjaga kawasan inti tetap bebas kendaraan tanpa memutus hubungan antara transportasi lokal dan pengunjung. Lokasi pemberhentian perlu mudah ditemukan, memiliki ruang yang cukup, dan tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan sekitarnya. Informasi mengenai titik tersebut juga dapat dimasukkan dalam sistem informasi wisata agar mudah diketahui pengunjung.
Penataan Malioboro juga perlu memperhitungkan kebutuhan kelompok lain yang membutuhkan akses khusus. Kendaraan darurat harus tetap memiliki jalur yang dapat digunakan setiap saat, sementara kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia memerlukan solusi mobilitas yang mudah dijangkau. Distribusi barang untuk toko, hotel, restoran, dan usaha lainnya juga membutuhkan pengaturan waktu serta jalur tertentu. Tanpa skema yang jelas, pembatasan kendaraan berpotensi memindahkan kemacetan dan aktivitas bongkar muat ke jalan di sekitar Malioboro. Uji coba dan evaluasi dapat membantu pemerintah melihat persoalan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Dialog dengan pengemudi bentor, becak, kusir andong, pedagang, pengelola usaha, warga, serta komunitas pejalan kaki menjadi penting dalam proses tersebut. Setiap kelompok memiliki kebutuhan berbeda sehingga kebijakan perlu mencari titik keseimbangan antara penataan ruang dan keberlanjutan ekonomi. Pengemudi transportasi tradisional dapat memberikan informasi mengenai pola perjalanan wisatawan dan lokasi yang paling banyak digunakan untuk naik-turun penumpang. Informasi dari lapangan tersebut dapat menjadi bahan menentukan titik operasi baru yang efektif. Partisipasi sejak tahap perencanaan juga dapat mengurangi konflik ketika kebijakan mulai diterapkan.
Full pedestrian selama 24 jam berpotensi memperkuat daya tarik Malioboro apabila didukung transportasi publik dan konektivitas kawasan yang baik. Wisatawan membutuhkan akses yang mudah dari stasiun, hotel, area parkir, dan destinasi lain menuju koridor pedestrian. Transportasi tradisional dapat ditempatkan sebagai bagian dari jaringan mobilitas wisata, bukan sekadar aktivitas yang harus dipindahkan. Pengaturan tarif yang jelas, lokasi mangkal tertata, serta standar pelayanan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Dengan pendekatan tersebut, penataan kawasan dapat berjalan bersama upaya mempertahankan identitas lokal.
Rencana menjadikan Malioboro full pedestrian 24 jam pada akhirnya membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan. Dampak terhadap pengemudi bentor dan kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata perlu menjadi bagian dari perencanaan. Permintaan sopir bentor agar tetap dapat beroperasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyiapkan mekanisme transisi sebelum pembatasan kendaraan diberlakukan secara penuh. Penataan yang matang dapat menghadirkan Malioboro yang lebih nyaman bagi pejalan kaki sekaligus mempertahankan transportasi tradisional sebagai bagian dari kehidupan dan daya tarik Yogyakarta. Dengan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, kawasan pedestrian dapat berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi warga yang selama ini tumbuh bersama Malioboro.






