newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah dan perwakilan lembaga negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertemuan tersebut turut melibatkan unsur Komisi III DPR RI yang memiliki perhatian terhadap aspek hukum dan ketatanegaraan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Pembahasan difokuskan pada mekanisme konstitusional yang harus ditempuh setelah posisi wakil presiden mengalami kekosongan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi antarlembaga menjadi penting karena proses penggantian wakil presiden melibatkan kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pertemuan di Istana berlangsung setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo pada Kamis pagi. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima surat tersebut sekitar pukul 10.15 WIB dalam pertemuan langsung di Istana Merdeka. Setelah menyampaikan keputusan kepada Presiden, Gibran melanjutkan perjalanan menuju Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menerima dokumen tersebut dan menyampaikan bahwa lembaganya akan segera menjalankan prosedur pengisian kekosongan jabatan. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan konsultasi mengenai tahapan yang perlu dilaksanakan berikutnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pertemuan di Istana merupakan forum konsultasi mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran. Sebelum menghadiri pertemuan, Yusril menyebut dirinya diminta datang sekitar pukul 13.30 WIB bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan MPR, pimpinan DPR, serta kemungkinan unsur Komisi III DPR turut menghadiri agenda tersebut. Menurut Yusril, koordinasi diperlukan karena pengisian jabatan wakil presiden bukan keputusan yang dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara mandiri. Presiden memiliki kewajiban mengajukan calon pengganti, sedangkan MPR bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo berlangsung pada Kamis sore bersama sejumlah pimpinan komisi. Ia hadir didampingi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam serta tiga Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Ahmad Sahroni, dan Dede Indra Permana. Dalam kesempatan tersebut, para pimpinan Komisi III menyampaikan penjelasan mengenai prosedur, tahapan, serta persyaratan pengisian jabatan wakil presiden berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan terkait lainnya. Pembahasan tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai landasan hukum yang harus diperhatikan dalam proses pergantian wakil presiden. Habiburokhman juga menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana konsultasi mengenai persoalan ketatanegaraan dan kepentingan nasional.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih melalui sidang paripurna MPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses tersebut diatur dalam UU MD3, termasuk persyaratan pencalonan, penyampaian kesiapan kandidat, dan mekanisme pemungutan suara. Dua calon yang diajukan Presiden harus memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti proses pemilihan. Apabila salah satu calon memperoleh suara terbanyak, kandidat tersebut akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik sesuai prosedur ketatanegaraan.
Selain membicarakan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden, Habiburokhman mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Prabowo turut membahas sejumlah agenda legislasi yang menjadi perhatian Komisi III DPR. Salah satu pembahasan berkaitan dengan perkembangan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang disebut telah mendekati tahap akhir pembahasan. Komisi III juga melaporkan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum dalam bidang penegakan hukum. Kedua rancangan undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dengan pengaturan kewenangan aparat, perlindungan hak warga negara, dan efektivitas sistem hukum nasional. Pembahasan bersama Presiden memperlihatkan bahwa agenda pertemuan tidak hanya berfokus pada persoalan kekosongan jabatan wakil presiden, tetapi juga mencakup perkembangan kebijakan hukum yang sedang diproses di parlemen.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III DPR turut berdiskusi mengenai pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika politik nasional. Habiburokhman menyampaikan bahwa Presiden memberikan pandangan mengenai pengalaman sejumlah negara yang mampu mencapai kemajuan dengan mengutamakan persatuan masyarakatnya. Pesan tersebut dinilai relevan ketika Indonesia menghadapi proses perubahan komposisi kepemimpinan nasional yang memerlukan koordinasi berbagai lembaga negara. Perbedaan pandangan politik diharapkan tidak menghambat pelaksanaan kewajiban konstitusional maupun agenda pembangunan pemerintah. Karena itu, komunikasi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan seluruh tahapan pergantian wakil presiden berlangsung secara tertib dan sesuai aturan.
Pertemuan Komisi III DPR dengan Presiden Prabowo menjadi bagian dari rangkaian koordinasi setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden dan pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan bahwa lembaganya akan segera menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Pemerintah dan MPR kini memiliki tanggung jawab menjalankan tahapan pengisian jabatan tanpa mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Komisi III DPR menegaskan perhatian terhadap kepastian hukum dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam proses tersebut. Hasil koordinasi antarlembaga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan berikutnya, mulai dari pengajuan dua calon oleh Presiden hingga pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru melalui sidang MPR.
