newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 13 September 2026 – Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengajukan tiga langkah strategis untuk memperkuat perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara anggota BRICS. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai besarnya skala ekonomi BRICS harus diikuti dengan kemudahan yang lebih nyata bagi perusahaan dan tenaga profesional dalam menjalankan aktivitas lintas negara. Tiga langkah yang didorong mencakup peningkatan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antarnegara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung perdagangan jasa. Usulan tersebut diarahkan untuk mengurangi berbagai hambatan praktis yang masih dihadapi dunia usaha ketika memasuki pasar sesama anggota BRICS. Kadin memandang integrasi ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan nilai perdagangan, tetapi perlu didukung ekosistem bisnis yang membuat transaksi dan investasi menjadi lebih mudah. Langkah tersebut juga dinilai penting agar keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan manfaat konkret bagi pelaku usaha nasional.
Anindya menilai strategi pertama yang perlu diperkuat adalah kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional di antara negara anggota. Pergerakan pelaku bisnis yang lebih efisien dinilai dapat mempercepat terbentuknya investasi, kemitraan, pertukaran teknologi, hingga perdagangan jasa lintas negara. Dalam konteks tersebut, BRICS Business Council diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan nyata yang dialami perusahaan ketika melakukan ekspansi ke negara anggota lainnya. Permasalahan yang ditemukan kemudian perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret untuk pemerintah masing-masing negara. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Mekanisme tersebut dapat dirancang untuk mempermudah perjalanan bisnis tanpa menghilangkan ketentuan keamanan dan keimigrasian yang berlaku di setiap negara. Kemudahan mobilitas dinilai akan semakin penting seiring meningkatnya hubungan investasi dan perdagangan di dalam kelompok BRICS.
Strategi kedua berkaitan dengan penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Aktivitas perdagangan akan lebih efisien apabila perusahaan memiliki mekanisme transaksi yang mudah, aman, cepat, dan memiliki biaya kompetitif. Sistem pembayaran yang belum sepenuhnya terhubung dapat menjadi hambatan bagi perusahaan, terutama usaha berskala kecil dan menengah yang memiliki kemampuan lebih terbatas dalam menanggung biaya transaksi internasional. Kadin melihat perkembangan teknologi finansial dapat dimanfaatkan untuk memperluas pilihan penyelesaian transaksi lintas negara. Penguatan sistem tersebut juga perlu dibangun dengan mempertimbangkan aturan masing-masing negara, stabilitas keuangan, keamanan transaksi, dan transparansi. Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman memperluas konektivitas pembayaran lintas batas dengan sejumlah mitra yang dapat menjadi bagian dari pembelajaran untuk kerja sama yang lebih luas. Infrastruktur pembayaran yang semakin terhubung pada akhirnya diharapkan membuat perdagangan di antara anggota BRICS berlangsung lebih praktis.
Strategi ketiga adalah meningkatkan investasi pada kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung perdagangan jasa. Kadin menilai pertumbuhan perdagangan modern semakin bergantung pada kemampuan tenaga profesional, teknologi digital, konektivitas logistik, serta fasilitas pendukung yang efisien. Negara anggota BRICS memiliki karakter ekonomi dan tingkat pembangunan yang berbeda sehingga peningkatan kapasitas manusia menjadi faktor penting untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Pendidikan, pelatihan profesional, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan keterampilan digital dapat diperkuat melalui kolaborasi antarnegara. Pada saat bersamaan, infrastruktur fisik maupun digital harus berkembang agar perusahaan mampu menyediakan jasa lintas batas dengan biaya yang semakin kompetitif. Investasi pada kedua aspek tersebut akan menentukan apakah pertumbuhan perdagangan BRICS dapat menciptakan manfaat yang lebih luas bagi dunia usaha dan masyarakat. Kadin mendorong kerja sama tersebut dilaksanakan secara konkret dan tidak berhenti pada komitmen tingkat kebijakan.
Potensi peningkatan perdagangan BRICS dinilai masih sangat besar jika melihat perkembangan kelompok tersebut selama dua dekade terakhir. Perdagangan barang intra-BRICS telah meningkat lebih dari 13 kali lipat sejak 2003 dan nilai ekspornya mencapai sekitar 1,17 triliun dolar AS pada 2024. Meski demikian, perdagangan di dalam BRICS masih dinilai belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kapasitas ekonomi negara-negara anggotanya. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk memperdalam hubungan perdagangan melalui pengurangan hambatan, peningkatan konektivitas, dan penguatan kapasitas institusi. Indonesia termasuk negara yang memiliki ketergantungan relatif tinggi terhadap pasar BRICS, dengan lebih dari 30 persen ekspornya pada 2024 menuju negara-negara anggota kelompok tersebut. Posisi ini membuat peningkatan integrasi perdagangan BRICS mempunyai relevansi langsung terhadap kepentingan ekonomi Indonesia. Perluasan perdagangan juga berpotensi membuka pasar baru bagi perusahaan nasional di berbagai sektor.
Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 dan sejak itu terus meningkatkan keterlibatannya dalam berbagai agenda kelompok tersebut. Keanggotaan tersebut memberikan akses yang lebih luas untuk membangun hubungan ekonomi dengan negara-negara yang memiliki pasar besar seperti China, India, Brasil, Rusia, hingga sejumlah ekonomi berkembang lainnya. Bagi Indonesia, BRICS dapat dimanfaatkan sebagai salah satu jalur diversifikasi pasar di tengah perubahan lanskap perdagangan dunia. Ketergantungan berlebihan pada pasar tertentu dapat meningkatkan risiko ketika terjadi perlambatan ekonomi, perubahan tarif, atau ketegangan geopolitik. Karena itu, pembukaan lebih banyak jalur perdagangan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian bahwa hubungan politik di tingkat pemerintah dapat diterjemahkan menjadi peluang bisnis yang benar-benar dapat dimanfaatkan. Peran Kadin menjadi penting untuk menjembatani kepentingan perusahaan dengan agenda kerja sama antarnegara.
Hubungan ekonomi Indonesia dengan sejumlah anggota BRICS sebenarnya telah berkembang cukup kuat. China, misalnya, merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan kedua negara pada 2025 sekitar 168 miliar dolar AS menurut Kadin. Indonesia mengekspor sekitar seperempat dari keseluruhan ekspornya menuju China dan sekitar sepertiga barang impor Indonesia berasal dari negara tersebut. Di sisi lain, peluang perdagangan dengan India, Brasil, Rusia, Afrika Selatan, dan anggota lainnya masih dapat diperluas melalui diversifikasi produk serta peningkatan investasi. Kondisi ini memberikan Indonesia kesempatan menggunakan BRICS bukan hanya sebagai pasar ekspor komoditas, tetapi juga sebagai jalur pengembangan industri bernilai tambah. Hilirisasi mineral, energi, pangan, manufaktur, ekonomi digital, serta berbagai sektor jasa dapat menjadi bagian dari kerja sama yang diperluas. Tantangannya adalah memastikan hubungan tersebut menghasilkan perdagangan yang lebih seimbang sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional.
Pemerintah Indonesia juga mendorong negara anggota BRICS memperkuat kerja sama dalam menghadapi perubahan lanskap perdagangan global. Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya menekankan perlunya mempertahankan sistem perdagangan yang terbuka sekaligus menghadapi meningkatnya fragmentasi ekonomi dunia. Perubahan kebijakan tarif, persaingan industri, restrukturisasi rantai pasok, dan meningkatnya pertimbangan geopolitik telah membuat lingkungan perdagangan internasional menjadi semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar menjadi salah satu strategi Indonesia untuk menjaga ketahanan ekspor. BRICS dapat memberikan tambahan ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan ekonomi dengan berbagai negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan sektor swasta agar kesepakatan di tingkat pemerintah dapat diterjemahkan menjadi transaksi perdagangan dan investasi. Kadin karena itu mendorong BRICS Business Council mengambil peran lebih aktif dalam menyampaikan kebutuhan konkret dunia usaha.
Penguatan perdagangan juga harus memberikan ruang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasuki pasar internasional. Perusahaan besar relatif memiliki sumber daya untuk mengatasi perbedaan regulasi, biaya logistik, sistem pembayaran, maupun prosedur administrasi di negara tujuan, sedangkan UMKM menghadapi tantangan yang lebih berat. Penyederhanaan prosedur, penguatan pembayaran lintas negara, dan peningkatan infrastruktur digital dapat membantu memperkecil hambatan tersebut. Dukungan terhadap sertifikasi produk, informasi pasar, promosi, serta pencarian mitra bisnis juga diperlukan agar perusahaan Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam perluasan pasar BRICS. Pemerintah dan dunia usaha dapat memanfaatkan forum bisnis untuk mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli maupun investor dari negara anggota. Semakin banyak perusahaan nasional yang mampu masuk ke rantai pasok BRICS, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia. Pendekatan tersebut sekaligus dapat membantu memperluas basis eksportir nasional.
Tiga strategi yang diajukan Kadin pada akhirnya diarahkan untuk membuat kerja sama ekonomi BRICS bergerak dari forum diplomasi menuju integrasi bisnis yang lebih konkret. Kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional dapat mempercepat pembentukan kemitraan, sedangkan konektivitas pembayaran akan membantu mengurangi hambatan transaksi lintas negara. Investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa kemudian diperlukan agar pertumbuhan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam agenda tersebut karena pasar BRICS sudah menjadi tujuan penting bagi ekspor nasional. Kadin berharap hambatan yang dihadapi dunia usaha dapat diidentifikasi secara spesifik dan kemudian ditindaklanjuti bersama pemerintah negara anggota. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, BRICS berpotensi menjadi salah satu jalur penting bagi Indonesia untuk memperluas pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat posisinya dalam rantai perdagangan global.
