newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar suara negara-negara Global South mendapatkan ruang yang semakin besar dalam kerja sama internasional, termasuk melalui BRICS. Prabowo menilai perubahan geopolitik dan ekonomi dunia menuntut negara berkembang lebih aktif menyampaikan kepentingan serta pandangan mereka dalam pembentukan tata kelola global. BRICS dipandang memiliki posisi strategis untuk mendorong sistem internasional yang lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda. Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama yang tidak berhenti pada target-target jangka pendek. Menurut Prabowo, negara-negara anggota harus mulai memikirkan agenda pembangunan yang melampaui 2030 agar mampu menjawab tantangan generasi berikutnya. Pendekatan tersebut diperlukan karena berbagai persoalan global semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan satu negara.
Global South mencakup banyak negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan kawasan lain yang memiliki tantangan pembangunan dengan karakter berbeda. Negara-negara tersebut menampung sebagian besar penduduk dunia sekaligus memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang besar. Namun, pengaruh mereka dalam sejumlah institusi global dinilai belum selalu sebanding dengan ukuran populasi maupun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Prabowo mendorong BRICS menjadi salah satu ruang untuk memperkuat posisi tersebut melalui koordinasi dan dialog. Kepentingan negara berkembang perlu masuk dalam pembahasan mengenai perdagangan, investasi, pembiayaan pembangunan, teknologi, pangan, dan energi. Dengan representasi lebih kuat, kebijakan internasional diharapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju.
Indonesia memandang keterlibatan dalam BRICS sebagai bagian dari politik luar negeri yang tetap mengedepankan kemandirian. Kerja sama dengan kelompok tersebut tidak berarti Indonesia harus membatasi hubungan dengan mitra lain. Pemerintah tetap membuka kolaborasi dengan berbagai negara dan organisasi selama memberikan manfaat bagi kepentingan nasional serta mendukung perdamaian. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Dalam situasi dunia yang semakin terpolarisasi, ruang dialog dengan berbagai kekuatan justru dinilai semakin penting. Indonesia berupaya menempatkan dirinya sebagai negara yang dapat membangun kerja sama tanpa harus terseret ke dalam persaingan blok secara kaku.
Prabowo juga menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu isu yang membutuhkan perspektif jangka panjang. Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi rujukan berbagai negara dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan, dan persoalan lingkungan. Namun, berbagai target tersebut tidak akan mengakhiri seluruh tantangan ketika memasuki dekade berikutnya. Perubahan iklim, transformasi teknologi, kebutuhan energi, ketahanan pangan, serta perubahan struktur penduduk akan terus berkembang. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu melihat kebutuhan dunia setelah 2030. BRICS dinilai dapat mulai membangun kerangka kerja yang lebih panjang agar negara berkembang tidak selalu bereaksi setelah masalah muncul.
Ketahanan pangan menjadi salah satu bidang yang relevan bagi kepentingan Global South. Banyak negara berkembang memiliki potensi pertanian besar, tetapi masih menghadapi persoalan produktivitas, infrastruktur, akses pembiayaan, dan ketergantungan terhadap rantai pasok internasional. Gangguan geopolitik maupun perubahan iklim dapat membuat harga pangan meningkat dan menekan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kerja sama antarnegara dapat diarahkan pada peningkatan produksi, pengembangan teknologi pertanian, distribusi pupuk, serta penguatan cadangan pangan. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam agenda tersebut karena ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Kolaborasi BRICS dapat memberikan akses lebih luas terhadap teknologi dan investasi apabila dikelola berdasarkan kepentingan bersama.
Bidang energi juga membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi setiap negara. Transisi menuju sumber energi yang lebih bersih tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama di seluruh dunia karena tingkat pembangunan dan struktur ekonomi berbeda. Negara berkembang membutuhkan pembiayaan serta teknologi agar proses transisi tidak menghambat pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, kebutuhan energi terus meningkat seiring industrialisasi dan pertumbuhan penduduk. Prabowo mendorong kerja sama yang memberikan ruang bagi negara berkembang menentukan jalur transisi sesuai kemampuan masing-masing. Keadilan dalam pembiayaan iklim dan akses teknologi menjadi bagian penting dari pembahasan tersebut.
Pembiayaan pembangunan merupakan persoalan lain yang kerap dihadapi Global South. Pembangunan jalan, pelabuhan, energi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur digital membutuhkan investasi dalam jumlah sangat besar. Negara berkembang membutuhkan pilihan pembiayaan yang kompetitif dan tidak menciptakan tekanan fiskal berlebihan. BRICS memiliki New Development Bank yang dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung proyek pembangunan di negara anggota maupun mitra. Indonesia dapat memanfaatkan ruang kerja sama tersebut dengan tetap memperhitungkan kelayakan ekonomi dan keberlanjutan utang. Diversifikasi sumber pembiayaan memberikan negara berkembang lebih banyak pilihan dalam menentukan proyek prioritas.
Transformasi digital juga menjadi bagian dari agenda yang perlu dipersiapkan melampaui 2030. Kecerdasan buatan, otomatisasi, ekonomi digital, dan pengelolaan data berpotensi mengubah struktur pekerjaan serta model bisnis secara besar-besaran. Negara yang terlambat membangun sumber daya manusia dan infrastruktur digital berisiko mengalami kesenjangan semakin lebar. Global South membutuhkan akses terhadap teknologi sekaligus kemampuan mengembangkannya secara mandiri. Kerja sama dalam pendidikan, penelitian, pusat data, keamanan siber, dan pengembangan talenta dapat menjadi salah satu agenda BRICS. Indonesia memiliki populasi besar dan ekonomi digital yang berkembang sehingga berkepentingan memastikan transformasi tersebut menghasilkan manfaat yang luas.
Prabowo juga menekankan pentingnya multilateralisme ketika dunia menghadapi meningkatnya konflik dan ketegangan geopolitik. Negara berkembang sering menjadi pihak yang paling terdampak ketika konflik mengganggu perdagangan, menaikkan harga energi, atau memutus rantai pasok pangan. Karena itu, mereka memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas dan penyelesaian konflik melalui dialog. BRICS dapat menjadi salah satu forum untuk memperkuat komunikasi di antara negara yang memiliki posisi politik berbeda. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kemampuan anggota menemukan kepentingan bersama di tengah perbedaan nasional masing-masing. Indonesia dapat memainkan peran dengan mendorong dialog dan menghindari pendekatan yang memperdalam polarisasi.
Seruan Prabowo agar suara Global South semakin didengar sekaligus memikirkan agenda melampaui 2030 menunjukkan arah diplomasi Indonesia yang ingin menempatkan negara berkembang sebagai bagian aktif dalam menentukan masa depan tata kelola dunia. BRICS dipandang bukan hanya sebagai forum ekonomi, tetapi juga ruang untuk membicarakan pembangunan, ketahanan pangan, energi, teknologi, pembiayaan, dan reformasi sistem internasional. Indonesia tetap memiliki tantangan untuk memastikan keterlibatan tersebut menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat dan tidak berhenti pada pernyataan politik. Kerja sama yang dibangun perlu diterjemahkan menjadi investasi produktif, transfer teknologi, peningkatan perdagangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pada saat yang sama, prinsip bebas aktif tetap menjadi landasan agar Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai kekuatan dunia. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia berharap Global South memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan agenda pembangunan dunia setelah 2030.
