newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 2 September 2026 – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kondisi aman. Pemerintah telah menyiapkan cadangan beras yang dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan warga terdampak. Amran menyebut stok beras di NTT mencapai sekitar 39 ribu ton, sementara kebutuhan masyarakat terdampak diperkirakan sekitar 300 ton per bulan. Dengan kondisi tersebut, persediaan yang berada di wilayah NTT dinilai dapat menopang kebutuhan pangan hingga sekitar satu tahun. Pemerintah juga memastikan bantuan dapat segera disalurkan apabila kebutuhan di lapangan meningkat.
Amran menegaskan masyarakat terdampak gempa tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan bahan pangan. Dalam kondisi bencana, pemerintah mengutamakan kecepatan distribusi agar kebutuhan dasar warga tidak tertunda karena proses administrasi. Amran bahkan meminta agar beras dapat langsung dikeluarkan dari gudang ketika terdapat permintaan dari posko atau pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan administrasi dapat diselesaikan setelah bantuan bergerak, sementara kebutuhan pangan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi darurat harus menjadi prioritas. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pasokan di lokasi pengungsian.
Pemerintah juga mempercepat distribusi berbagai kebutuhan pangan melalui Perum Bulog. Bantuan yang dikirim tidak hanya berupa beras, tetapi juga minyak goreng, mi instan, gula dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Pengiriman dilakukan menuju berbagai wilayah terdampak di Pulau Flores dengan mempertimbangkan permintaan dari pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari respons cepat pemerintah setelah gempa melanda sejumlah wilayah di NTT. Distribusi terus dilakukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat dampak bencana.
Kebutuhan bantuan pangan juga terus dipantau berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat menyampaikan kebutuhan tambahan apabila persediaan yang tersedia di wilayahnya mulai berkurang. Dalam penanganan darurat, mekanisme tersebut memungkinkan jumlah bantuan disesuaikan dengan perkembangan jumlah pengungsi dan kebutuhan masyarakat. Amran sebelumnya juga memberikan ruang bagi daerah untuk meminta tambahan beras apabila stok yang tersedia belum mencukupi. Dengan pola tersebut, pemerintah berupaya menghindari keterlambatan bantuan sekaligus memastikan distribusi dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.
Selain menjamin ketersediaan stok, pemerintah juga memperhatikan akses distribusi menuju daerah terdampak. Kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau membuat pengiriman bantuan membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lembaga. Jalur darat, laut maupun udara dapat digunakan sesuai kondisi dan aksesibilitas lokasi tujuan. Karena itu, ketersediaan stok di gudang perlu diikuti dengan kemampuan mengirimkan bantuan hingga ke titik pengungsian. Pemerintah bersama Bulog dan pemerintah daerah terus mengatur distribusi agar bantuan yang sudah tersedia dapat diterima masyarakat.
Penyaluran bantuan dalam jumlah besar juga telah dilakukan sejak beberapa hari setelah gempa. Pemerintah daerah di sejumlah wilayah Flores mengajukan kebutuhan bantuan beras dalam jumlah ratusan ton untuk masyarakat terdampak. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi percepatan penyaluran melalui Bulog. Bahkan, gudang Bulog diminta siap melayani kebutuhan bantuan selama 24 jam apabila diperlukan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam fase tanggap darurat.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bantuan pangan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang paling terdampak. Pengungsi, warga yang rumahnya rusak, serta masyarakat yang mengalami gangguan terhadap aktivitas ekonomi menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Bantuan pangan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga membantu menjaga daya tahan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Kondisi pascabencana dapat membuat sebagian warga kehilangan sumber pendapatan atau kesulitan memperoleh bahan makanan secara normal. Karena itu, dukungan pemerintah diperlukan sampai aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan.
Ketersediaan stok yang besar di NTT juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan distribusi secara bertahap sesuai kebutuhan. Pemerintah tidak harus menunggu bantuan dari daerah lain apabila persediaan di wilayah terdampak masih mencukupi. Namun, koordinasi dan pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan stok tidak menumpuk di satu lokasi sementara wilayah lain mengalami kekurangan. Perubahan jumlah pengungsi, kondisi akses transportasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang harus terus diperhitungkan. Dengan pemantauan tersebut, distribusi pangan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Jaminan pemerintah mengenai kecukupan pangan menjadi bagian penting dari upaya pemulihan masyarakat NTT setelah gempa. Selain memastikan beras tersedia hingga sekitar satu tahun berdasarkan perhitungan kebutuhan saat ini, pemerintah tetap membuka kemungkinan penambahan bantuan apabila situasi di lapangan berubah. Pemerintah juga terus mendorong koordinasi antara kementerian, Bulog, Bapanas dan pemerintah daerah agar distribusi berjalan tanpa hambatan. Dengan cadangan pangan yang dinilai memadai dan mekanisme distribusi yang dipercepat, masyarakat terdampak diharapkan dapat melewati masa darurat tanpa menghadapi persoalan kekurangan bahan pangan.
